Bagaimana mengurangi KKN di Indonesia?

Jakarta sebagai pusat kota, bahkan ibukota negara, secara tidak langsung menjadi pusat bisnis, tempat beberapa kantor pusat dari korporasi dan industri besar. Hal ini menguntungkan bagi pebisnis karena dapat secara langsung melakukan kerjasama antara pihak yang saling membutuhkan, tapi membawa ketimpangan dari segi ekonomi dan celah infiltrasi bagi industri ke pemerintah.

Membawa ketimpangan ekonomi karena dari segi pendapatan, jelas perdagangan adalah pekerjaan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bekerja di pemerintahan (ingatlah bahwa uang pemerintah itu didapat dari pajak yang dibayar oleh penggerak ekonomi). Akibatnya akan ada kecemburuan ekonomi dari yang pendapatannya rendah terhadap yang tinggi. Korupsi adalah salah satu cara untuk menyaingi pendapatan pebisnis, dilakukan oleh pelayan masyarakat (pemerintah) untuk keuntungan instan.

Memberi celah infiltrasi bagi industri ke pemerintahan karena negosiasi penggunaan lahan, sumber daya alam terutama, seharusnya disetujui oleh pemerintah; kontrak pembangunan, baik fisik berupa jalan, jembatan dan bangunan, rumah dinas, maupun jasa seperti sistem teknologi informasi atau pembukuan melibatkan pemerintah dan penyedia jasa - perusahaan di luar pemerintah).

Semua hal tersebut mempermudah korupsi karena "dekat"-nya ruang hidup antara bisnis dengan pemerintahan. Ada beberapa penyebab yang bisa menjelaskan kedekatan ini. Pertama, dalam beberapa generasi, anak dari pebisnis dan anak yang nantinya mungkin duduk di kursi pemerintahan hidup di satu tempat yang relatif sama. Walau kemungkinan mereka bertemu di satu sekolah yang sama sangatlah kecil tapi teman dari teman membuat kemungkinan itu menjadi sedikit lebih besar. Kedua, dipicu oleh faktor sebelumnya yaitu ketimpangan ekonomi, mempermudah perusahaan menyediakan "bonus tambahan" untuk memperlancar deal mereka. Selama perusahaan mendapat untung, pemerintah juga mendapat untung. Ini salah, yang beruntung itu harusnya masyarakat bukan pemerintah. Setiap "deal" yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat bukan keuntungan atau laba pemerintah. Satu-satunya pendapatan pemerintah itu seharusnya lewat pajak yang didapat dari hasil usaha masyarakat, perusahaan.

Sudah saatnya pemerintah bekerja sebagai pemonitor, duduk dibelakang, melihat, mengawasi dan mengontrol, memperingati dan menghukum anggota masyarakat atau organisasi yang tidak berjalan sesuai dengan aturan. Kita telah tahu bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan kata lain ekonomi adalah bagian utama dari tujuan tersebut.

Tentu saja selain pemisahan wilayah administratif dan privatisasi ekonomi ada parameter lain yang bisa membantu mengurangi KKN di Indonesia, termasuk diantaranya yaitu kualitas pendidikan dan bentuk pemerintah yang "demokrasi".